Anggota RSPO diharuskan untuk melakukan penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) atas kepemilikan mereka sebelum pengembangan lahan baru (misalnya penanaman atau infrastruktur) dilakukan. Hal ini untuk memastikan bahwa area lahan di bawah kendali petani RSPO yang memiliki atau mendukung HCV tidak dibuka untuk pengembangan setelah November 2005.
Pembukaan lahan yang tidak sesuai masih terjadi. Hal ini sebagian besar disebabkan ketidaktahuan dengan Prinsip dan Kriteria RSPO (P&C), khususnya persyaratan dan prosedur penilaian HCV, atau sebagai akibat izin oleh petani non-anggota RSPO, yang kemudian diakuisisi oleh organisasi anggota RSPO.
Daripada menjatuhkan sanksi langsung, termasuk penangguhan atau pelarangan anggota perkebunan dari sertifikasi, RSPO telah mengembangkan Prosedur Remediasi dan Kompensasi (RaCP). Hal ini memberikan mekanisme untuk pemulihan kawasan HCV yang dibuka dan, jika berlaku, kompensasi atas nilai konservasi yang hilang.
RaCP berlaku secara global untuk anggota RSPO bersertifikat dan tidak bersertifikat. Prosedur ini juga berlaku di wilayah di mana RSPO belum aktif dan bagi penanam yang ingin menjadi anggota RSPO dan/atau mengajukan sertifikasi RSPO di masa mendatang.
Pekebun yang mengungkapkan pembukaan lahan yang tidak sesuai harus melengkapi RaCP sebelum memperoleh sertifikasi RSPO.